Tusi Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana

 

Pasal 21

 

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang, berada     di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

 

Pasal 22

 

(1)   Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup keluarga berencana.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

  1. perencanaan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Keluarga Berencana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  3. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Keluarga Berencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  4. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
  5. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
  6. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana;
  7. pelaksanaan pelayanan penangulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan berkeluarga berencana;
  8. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana;
  9. pelaksanaan pendistribusian alat kontrasepsi;
  10. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
  11. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Utara dan instansi  terkait lainnya;
  12. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Keluarga Berencana meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  13. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  14. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

(3)   Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:

  1. kepala seksi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
  2. kepala seksi jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
  3. kepala seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana.

 

Paragraf 1

Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi

 

Pasal 23

 

Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

 

Pasal 24

 

(1)   Kepala Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana lingkup pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi.

 

 

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi menyelenggarakan fungsi:

  1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur,  dan standar lainnya lingkup Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  4. penyusunan bahan penjaminan ketersediaan sarana, obat, dan alat kontrasepsi;
  5. penyusunan bahan rensi alat kontrasepsi dan alkes yang akan disalurkan ke fasilitas kesehatan;
  6. penyusunan bahan pendistribusian alat kontrasepsi;
  7. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  8. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  9. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 2

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

 

Pasal 25

 

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

 

Pasal 26

 

(1)   Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana lingkup jaminan pelayanan keluarga berencana.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

  1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  4. penyusunan bahan penetapan kebijakan pelayanan keluarga berencana;
  5. penyusunan bahan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana dan operasionalisasi jaminan pelayanan keluarga berencana;
  6. Penyusunan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana serta kerja sama pelayanan keluarga berencana pada momen khusus HUT IBI Cabang, HUT IBI Ranting Kota Medan, TNI Manunggal KB-Kes, Tim Keluarga Berencana Keliling, dan pada momen lainnya;
  7. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan keluarga berencana;
  8. penyusunan bahan pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
  9. pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
  10. penyiapan kelayakan tempat pelayanan fasilitas kesehatan, peningkatan partisipasi keluarga berencana pria dan keluarga berencana wanita;
  11. pelaksanaan hubungan kerja dengan Instansi terkait             di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
  12. penyusunan bahan data tenaga medis dan penjadwalan pelayanan keluarga berencana bekerja sama dengan fasilitas kesehatan;
  13. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  14. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  15. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; dan
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 3

Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

 

Pasal 27

 

Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

 

Pasal 28

 

(1)   Kepala Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana lingkup pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

  1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaa;
  2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur,  dan standar lainnya lingkup Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  4. penyusunan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan program dan kegiatan di seksi pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
  5. penyusunan bahan dan penetapan seksi pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
  6. penyusunan bahan pelaksanaan norma, standart, prosedur, dan kriteria di Seksi Jaminan Pembinaaan Kesertaan Berkeluarga Berencana;
  7. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana;
  8. penyusunan bahan dan penghimpunan laporan dan data pada pelaksanaan penilaian dan lomba/pemberian penghargaan peserta keluarga berencana aktif (Keluarga Berencana Lestari);
  9. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  10. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  11. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana terkait dengan tugas dan fungsinya.



Contact us

Alamat: JL. Ibus Raya no. 131 (Petisah) Medan

Telepon: 061-4576234

Fax: 061- 4576234

Polling
Apa alat kontrasepsi yang biasa anada gunakan
IUD
Implant
Pil
Kondom

→ Lihat Hasil Poling
Galery